Bupati Effendi Napitupulu foto bareng denga kaum buruh TPL usai gelar pertemuan di ruang kerjanya.(Ft btc)

Beritatoba.com – Bupati Kabupaten Toba, Sumut, Effendi Napitupulu SE, bersikap jujur, adil dan bijaksana dalam menghadapi kontroversial antara pihak buruh PT Toba Pulp Lestari (TPL) versus Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak terkait persoalan tanah adat.

Sikap positif Bupati Effendi ini tampak jelas sekali ketika menerima puluhan orang dari enam perwakilan organisasi buruh PT TPL di ruang kerjanya, Senin (21/4/2025).

Dalam pertemuan itu keenam perwakilan organisasi buruh tersebut menyampaikan aspirasinya dihadapan Bupati Toba, yang didampingi Kadis Nakertrans, atas perilaku dan tindakan provokasi KSPPM dan AMAN Tano Batak ditengah masyarakat desa. Dimana ada lahan konsesi TPL di kawasan Tapanuli ini, disitu pulalah KSPPM dan AMAN Tano Batak melakukan aksi provokatifnya. Ditempat lain diluar lahan konsesi TPL, kenapa tidak pernah kedengaran aksi mereka, ya…? Sementara banyak terjadi pembalakan liar di kawasan Tapanuli

Pangeran Marpaung dan Leosifing Tobing mengutarakan akibat perilaku KSPPM dan AMAN Tano Batak yang dinilai meresahkan ini berdampak kepada kelangsungan hidup masyarakat buruh TPL yang kenyataannya adalah warga Kabupaten Toba. Ada sebanyak 1.138 jiwa warga Toba yang menjadi karyawan permanen atau karyawan menetap yang bekerja di TPL, ditambah lagi 7.000 mitra kerja.

Akibat aksi provokasi KSPPM dan AMAN Tano Batak yang sering menunggangi masyarakat pedesaan untuk menghadang buruh yang bekerja di lahan konsesi TPL, dan berakhir dengan bentrokan dengan alasan tanah adat itu, menimbulkan situasi chaos. Perilaku kedua “LSM Hitam” itu juga mengakibatkan mesin pabrik harus berhenti hingga Mei 2025 lantaran kurangnya bahan baku.

Keenam perwakilan organisasi buruh TPL ini menyampaikan kekhawatirannya kepada Bupati Effendi Napitupulu bahwa mereka terancam akan diberhentikan. “Sejak Desember tahun lalu sudah banyak teman-teman kami yang dirumahkan. Jadi mohonlah Bapak Bupati memberikan perhatiannya kepada kami, karena kami pun terancam akan di PHK jika persoalan ini semakin berlarut-larut”, kata Pangeran Marpaung.

Leosifing Tobing menambahkan bahwa terjadinya bentrokan di areal konsesi TPL antara masyarakat pedesaan, yang diprovokasi oleh KSPPM dan AMAN Tano Batak, dengan buruh TPL itu terjadi karena kelangsungan hidup ribuan buruh PT TPL semaki terancam.  “Operasi pabrik berhenti, karyawan dirumahkan dan terancam di PHK. Situasi buruk ini menyebabkan terjadinya perlawanan oleh buruh TPL terhadap masyarakat yang menghadang. Selama ini kami hanya diam Pak Bupati, tapi karena kami terancam nganggur maka kami melakukan perlawanan”, kata Leosfing seraya menambahkan di lapangan aturan negara itu sudah tidak ada lagi oleh karena kehadiran KSPPM dan AMAN Tano Batak.

Bupati Effendi Napitupulu tampak santai mendengar aspirasi masyarakat buruh PT TPL namun secara tegas dikatakannya bahwa pemerintah pusat yang memberikan ijin lahan konsesi kepada pihak TPL tidak bersikap tegas dalam persoalan tanah adat tersebut. “Janganlah persoalan ini bergulir seperti bola salju yang lama-kelamaan semakin besar. Saya tidak ingin seperti itu”, katanya diawal pernyataannya.

Diakuinya beberapa waktu lalu masyarakat juga pernah mendatanginya dan menyampaikan soal tanah adat, namun dinilainya belum memenuhi syarat untuk menjadi hutan adat.

Namun demikian Bupati Toba akan mengundang berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik, artinya disatu sisi sangat tidak diinginkan pabrik TPL sampai berhenti karena akan berdampak kepada perekonomian Kabupaten Toba dan bertambahnya jumlah pengangguran. “Terus terang saja, kita selaku pemerintah Kabupaten Toba akan kewalahan jika pabrik TPL berhenti”, kata Bupati Effendi.

Pantuan beritatoba.com menunjukkan pada dasarnya Bupati Toba bersikap independen, adil dan bijaksana menyikapi masalah lahan konsesi.

Dikatakan Bupati Toba sebelumnya KSPPM dan AMAN pernah datang minta untuk bebaskan lahan konsesi jadi hutan adat. Kemudian Pemkab Toba mencoba untuk menindaklanjuti namun ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk pelepasan kawasan hutan  menjadi hutan adat.

“Jika pun nantinya persyaratan untuk menjadi hutan adat itu terpenuhi, berarti akan mengakibatkan berkurangnya lahan konsesi TPL. Sehingga kalau begitu, supaya tidak ada yang dirugikan maka sudah sebaiknya pihak Kemen LHK harus menambahin lahan konsesi TPL sebagai ganti dari besaran luasan lahan yang telah menjadi hutan adat”, tegas Bupati Effendi.

Bupati Effendi Napitupulu menyatakan akan mengakomodir aspirasi dan keluhan pihak buruh TPL dan KSPPM serta AMAN Tano Batak. Diharapkannya berbagai pihak kiranya bisa memfasilitasi untuk bertemu dengan pihak pemerintah pusat, khususnya Wamen Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. “Melalui Bapak Wamen Tenaga Kerja karena adanya hubungan emosional, kita harapkan beliau bisa memfasilitasi kita untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menyelesaikan persoalan kita ini”, imbuh Bupati Effendi.

Untuk itu Bupati Effendi berharap agar pihak buruh PT TPL dan KSPPM serta AMAN Tano Batak supaya bersabar dan menahan diri karena permasalahan ini sudah berlarut-larut dan tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah sebelumnya.

Kedepan Pemkab Toba akan memanggil pihak manajemen TPL dan berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik. Namun masyarakat yang menginginkan lahan konsesi TPL menjadi hutan adat, jangan pernah berpikir bahwa hutan adat itu bisa dibagi-bagi dan selanjutnya bisa diterbitkan sertifikatnya.  

Pada kesempatan itu Bupati Effendi Napitupulu menghimbau agar masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya ke pemerintah supaya tidak menciptakan konflik di Kabupaten Toba.

“Silahkan sampaikan aspirasi ke pemerintah, tapi jangan ciptakan konflik. Sampaikan ke pemerintah kenapa lahan konsesi kok dilarang pihak lain. Pihak lain itupun bisa saja mengklaim tapi tetap ada bukti-bukti yang konkrit. Yang pasti jangan sampai ada bentrok ditengah masyarakat. Kita harus menjaga stabilitas kabupaten ini”, himbau Bupati muda energik ini.(R1)