Beritatoba.com – Toba – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan (LBP) menegaskan akan mengusulkan mengaudit  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di seluruh Indonesia untuk mengetahui dari mana asal dana mereka.

Hal ini disampaikan LBP saat bersaksi dalam sidang pencemaran nama baiknya yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (8/6/2023) lalu, dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Ia curiga, ada pihak asing yang ikut campur terkait aliran dana tersebut.  Dikatakan Luhut, audit itu juga bertujuan agar pemerintah mengetahui asal muasal dan penggunaan dana yang didapat LSM dari para pendonornya. Sebab, menurutnya banyak LSM yang menggunakan dana untuk tujuan yang tidak jelas.

Pernyataan LBP ini disambut baik masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sumatera Utara, karena dianggap penting dan audit keuangan LSM harus mulai dibiasakan sebagai salah satu cara untuk mengontrol dan meningkatkan akuntabilitas lembaga itu di hadapan masyarakat. “Sebab, karakter sebuah LSM antara lain dapat dilihat dari penggunaan dananya”, kata Rosdame Panjaitan SE kepada beritatoba.com, Rabu (21/6/2023).

Masih belum adanya kontrol terhadap LSM ini menjadi salah satu penyebab munculnya penyalahgunaan oleh organisasi nonpemerintah (ornop) itu, misalnya dalam hal pemakaian dana. Cerita seperti adanya LSM yang melarikan dana masyarakat atau mengorupsi dana yang didapatnya dari lembaga donor juga mulai terdengar.

Termasuk KSPPM dan AMAN…? Masyarakat Sumatera Utara, terutama sekawasan Danau Toba, menyambut baik usulan LBP untuk mengaudit dana LSM-LSM di seluruh Indonesia. Menurut Rosdame Panjaitan SE, LSM Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) juga sangat penting untuk diaudit jika melihat gerakan-gerakan mereka selama ini yang sering menimbulkan pro kontra di kabupaten-kabupaten kawasan Danau Toba.

Jimmi Simanjuntak warga Kabupaten Tapanuli Utara juga menyambut baik usulan audit dana LSM karena selama ini KSPPM meminta iuran bulanan terhadap anggotanya, seperti yang terjadi dikampung halamannya di Kecamatan Siborong-borong. Demikian pula dengan Danur Manalu mengutarakan perilaku KSPPM di Kecamatan Parmonangan yang dicurigai sebagai antek asing.

Munculnya pro kontra ditengah masyarakat Tapanuli  juga karena perilaku mereka yang selalu memprovokasi masyarakat yang mungkin karena adanya permintaan donor yang bertujuan untuk menggangu insvetasi lokal. “Bukankah ini adalah penjajah terhadap negaranya sendiri”, ujar Jimmi.

Sekretaris Sionom Hudon Desa Simataniari, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Saut Tumanggor juga mencurigai gerakan KSPPM di desanya karena selalu menyinggung soal keberadaan PT Toba Pulp Lestari, Tbk (TPL). Sementara ketika Saut Tumanggor menyampaikan dihadapan Delima Silalahi, selaku Direktur KSPPM, pada pertemuan dengan masyarakat di aula Kecamatan Parlilitan beberapa waktu lalu soal pembalakan liar ratusan hektar di kawasan hutan Parlilitan, terlihat hanya diam dan tertunduk. Dan hingga saat ini Delima Silalahi tidak ada terkabar memberangus pembalakan liar di Kecamatan Parlilitan alias tutup mata. Katanya pejuang lingkungan.

Tidak hanya di Kabupaten Humbang Hasundutan saja KSPPM dan AMAN bersinggungan dengan TPL, di Kabupaten Toba dan Kabupaten Tapanuli Utara serta Kabupaten Simalungun juga bikin keributan dan pro kontra ditengah masyarakat di lahan konsesi TPL. Terakhir Delima Silalahi seenaknya mengatakan PT TPL bersama masyarakat Tapanuli Selatan menanam eucalyptus di kawasan hutan. “Iya ini sepertinya ada pesanan pendonor untuk menggangu invetasi lokal di Indonesia. Kita akan melaporkan Delima Silalahi yang menuduh kita menanam eucalyptus didalam kawasan hutan”, kata Feri Siregar selaku Ketua Kelompok Tani Saroha, Kecamatan Sipirok, Tapsel.

Hal senada juga diutarakan Parsaoran Ambarita warga Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, yang sangat mendukung pengusulan audit dana LSM terutama KSPPM dan AMAN yang dikenal selalu bikin keributan dan provokasi ditengah masyarakat. “Banyak terdengar terjadi pembalakan liar di kawasan Danau Toba, tapi kenapa hanya TPL saja yang mereka ganggu. Ada apa ini, mungkin saja karena ada pesanan pendonor. Siapa pendonor ini, inilah yang penting kita ketahui”, ujarnya.   

Sebagaimana dilansir dari KompasTv, Luhut curiga ada kepentingan asing dalam kerja-kerja LSM di Indonesia.