Bahara Sibuea sampaikan aspirasi dan tuntutannya fihadapan Ketua DPRD Toba, Franshendrik Tambunan (kanan).
Beritatoba.com – Balige – Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Buruh Bersatu (GMBB) menggelar aksi demontrasi ke Gedung DPRD dan Kantor Bupati Kabupaten Toba, Sumut, di Kecamatan Balige, Senin (26/5/2025), menuntut agar dibubarkannya KSPPM dan AMAN yang selama ini merusak stabilitas di kawasan Tapanuli.
Bahara Sibuea dihadapan Wakil Bupati Toba, Audy Murphy Sitorus, dan Ketua DPRD Toba Franshendrik Tambunan serta Kabagops Kompol D Sinaga mengutarakan bahwa aksi mereka itu adalah aksi spontan. Ditegaskannya sudah berpuluh tahun ini pihak buruh berdiam diri menyaksikan provokasi Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). “Kami pastikan bahwa sumber konflik yang terjadi selama ini di kawasan Tapanuli adalah KSPPM dan AMAN. Masyarakat pedesaan terpecah dua baik secara adat maupun keagamaan oleh karena kehadiran KSPPM dan AMAN”, kata Bahara.
Aktivis buruh senior, Feriana Hutagaol, dan JImmi Simanjuntak warga Nagasaribu Taput serta tokoh masyarakat Pardede sampaikan aspirasi ke Dinas LHK Smut melalui KPH IV Balihe yag diterima oleh J bancin.
Untuk itu diharapkannya agar Unsur Pimpinan Daerah (Uspida) segera turun ke desa-desa untuk melihat secara langsung kegiatan KSPPM dan AMAN yang selalu memprovokasi masyarakat, dan bukan melakukan pembinaan.
Disampaikannnya pula bahwa GMBB akan kembali melakukan aksinya ke Kantor Gubernur Sumut dan Poldasu serta kemudian menyurati pemerintah pusat soal KSPPM dan AMAN.
Aspirasi GMBB.
Selanjutnya Bahara Sibuea mempertanyakan keberadaan KSPPM dan AMAN di Kabupaten Toba apakah sudah terdaftar di Kantor Kesbangpol Kabupaten Toba. Untuk ini Wabup Toba mempersilahkan Kaban Kesbangpol Freddy Panjaitan untuk menjawabnya. “KSPPM dan AMAN belum terdaftar”, kata Freddy Panjaitan.
“Kami minta pula agar Pemkab Toba mengundang KSPPM dan AMAN serta GMBB untuk duduk bersama membahas soal tanah adat dan lingkungan. Kami sendiri yang akan menutup TPL jika memang terbukti merusak lingkungan. Jadi KSPPM dan AMAN itu jangan hanya pandai di medsos melontarkan provokasinya bahwa TPL perusak lingkungan walau tanpa bukti-bukti nyata”, imbuh Bahara.
Lima puluhan mobil dan truk serta ratusan masyarakat dan buruh ramaikan aksi GMBB di Balige.
GMBB juga meminta Pemkab Toba tidak mengakomodir KSPPM dan AMAN jika tidak terdaftar di Kantor Kesbangpol Toba. Diminta juga agar Pemkab Toba mengaudit keuangan KSPPM dan AMAN. Selain itu agar Pemkab Toba mengingatkan para kepala desa soal keberadaan KSPPM dan AMAN yang melakukan provokasi dan merusak stabilitas desa agar diusir dari desa tersebut.
GMBB juga mengutarakan rasa tidak nyamannya selama bekerja di TPL oleh karena gerakan provokasi KSPPM dan AMAN ditengah masyarakat sekitaran lahan konsesi TPL di beberapa kabupaten.
Senada dengan Welman Sanipar yang mengaku dari kalangan masyarakat juga menyesalkan adanya pernyataan dari seorang pendeta yang berkomplot dengan kedua “LSM Hitam” itu menyatakan bahwa buruh TPL adalah ternak Sukanto Tanoto.
Bahara Sibuea bersama rekan juang saat menyerahkan surat pernyataan GMBB soal keberadaan KSPPM AMAN di Tapanuli Ketua Dewan, Wabup dan Sekda Toba serta Kabag Ops Polres Toba. Selanjutnya foto bareng.
Ketua DPRD Toba dihadapan para pengunjuk rasa mengatakan siapapun yang datang menyampaikan sapirasinya ke gedung DPRD Toba, pihaknya selalu siap untuk menampung aspirasi masyarakat. “Kita akan duduk bersama dengan pihak eksekutif dan yudikatif untuk membahas bagaimana supaya Kabupaten Toba bisa kondusif karena kita sedang menuju daerah wisata”, katanya.
Wabup Toba juga senada akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat buruh dengan berkoordinasi ke pihak DPRD Toba. “Kalau kita bisa duduk bersama dengan hati dan pikiran yang bersih pasti kita bisa mencari solusi terbaik”, ujar Wabup Toba.
Kompol D Sinaga menyampaikan pihak kepolisian akan mendalami aspirasi GMBB terkait gerakan KSPPM dan AMAN tersebut. “Walaupun pihak KSPPM dan AMAN beralih ke Kabupaten Taput untuk berunjuk rasa terkait TPL, namun akan tetap kami monitor”, katanya.
Ketua dan Plt Sekretaris DPRD Toba, Donald Simanjuntak, serta Kompol D Sinaga dan tokoh masyarakat Welman Sianipar makan bareng dengan massa GMBB di lantai teras gedung DPRD Toba.
Sebelumnya massa GMBB menyampaikan aspirasinya di kantor UPt KPH IV Balige Dinas LHK Propsu yang diterima secara langsung oleh J Bancin. Dalam aspirasinya GMBB meminta agar pihak Dnas Kehutanan Propsu dan Kemen LHK RI bertindak tegas terkait pro kontra lahan konsesi PT TPL dengan tanah adat. “Jangan karena ketidaktegasan pihak Kemen LHK RI menimbulkan perpecahan ditengah masyarakat”, kata Feriana Hutagaol aktivis senior buruh Kabupaten Toba.
Untuk in Bancin mengatakan akan menyampaikan aspirasi GMBB ke Kepala Dinas LHK Provinsi Sumatera Utara. “Percayalah, aspirasi saudara sekalian akan kami sampaikan di pimpinan kami di Medan”, katanya.(Tob1)