Beritatoba.com – Toba – Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) selama ini dinilai sudah tidak lagi bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Tapanuli Utara (Taput), khususnya masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan dan yang membutuhkan pengembangan ekonomi dan pola pikir, sehingga keberadaannya di bumi Tapanuli sudah tidak layak dan tidak mampu memberikan harapan.

Hal ini diutarakan tokoh masyarakat Tapanuli Utara, Morlan Simanjuntak, saat dikonfirmasi beritatoba.com, Kamis (23/11/2023), tentang sepak terjang KSPPM selama dua puluh tahun terakhir ini. Tidak hanya itu, masih menurut Morlan Simanjuntak, KSPPM saat ini selalu dikenal melakukan provokasi ditengah masyarakat desa, khususnya masyarakat desa yang berdampingan dengan lahan konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL). “Seharusnya KSPPM itu sesuai dengan namanya yaitu melakukan pembelajaran yang positif bagi masyarakat, mengembangkan apa yang menjadi prakarsa masyarakat, dan bukan mempengaruhi untuk melawan TPL yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah”, kata Morlan.

Seperti yang terjadi di Desa Natumingka, Kabupaten Toba, oleh karena kehadiran KSPPM di desa itu maka terjadi perpecahan ditengah masyarakat. Ironisnya, perpecahan itu tidak hanya sebatas dalam kehidupan sehar-hari tetapi juga telah terjadi perpecahan dalam peradatan dan keagamaan. “Tidak hanya di Natumingka, di desa kami juga telah terjadi hal yang sama. KSPPM itu provokatif dan pemecah belah”, imbuh Jimmi Simanjuntak.

Demikian pula dengan tokoh masyarakat Taput lainnya, Indera Nababan secara tegas mengatakan bahwa KSPPM sudah berubah drastis. Selaku pendiri KSPPM pada tahun 1980 an, Indera Nababan sangat kecewa melihat perilaku dan tindakan KSPPM saat ini yang sudah lari dari jalur. “Visi misi KSPPM itu memberikan pembelajaran positif kepada masyarakar, memberikan pencerahan dan merubah pola pikir ke arah yang lebih baik. Sehingga ketika timbul permasalahan, masyarakat itu sendiri sudah bisa memecahkannya dan mencari solusi terbaik. Bukan diprovokasi”, katanya beberapa waktu lalu kepada media ini.

Darus Manalu, Wakil Ketua Lembaga Adat Dalihan Natolu (LADN) Kabupaten Taput, senada juga mengatakan bahwa KSPPM sangat tidak bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Tapanuli Utara, bahkan masyarakat sekawasan Danau Toba. “Layaknya KSPPM itu dibubarkan saja. Dan tidak perlu lagi diberikan suntikan dana dari masyarakat luar negeri atau founding”, tegasnya.

Berkembang intrik, saat ini KSPPM dalam kesulitan dan kelimpungan soal dana karena founding sudah meragukan kinerja KSPPM dalam beberapa tahun terakhir ini. Oleh Karena keraguan para founding ini, maka KSPPM dipaksa untuk meminta rekomendasi dari pemerintah kabupaten sekawasan Danau Toba soal kinerjanya. Jika Pemkab tidak memberikan rekomendasi untuk kelanjutan organisasinya, maka KSSPM terancam bubar.

Para tokoh masyatakat Taput secara tegas menyatakan menolak KSPPM dan meminta kepada Pemkab Taput untuk tidak memberikan rekomendasi bagi KSPPM karena KSPPM sangat tidak bermanfaat bagi masyarakat.