Beritatoba.com – Simalungun – Setelah melakukan provokasi di berbagai kabupaten kawasan Tapanuli di Sumut, khususnya di daerah-daerah yang bersentuhan dengan lahan konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL), kini terduga kuat Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) mulai masuk kedalam lingkungan Gereja di Nagori (Desa) Tambun Raya, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, kembali melakukan upaya provokasi.

Hal ini dapat dilihat dalam surat undangan rapat oleh Pengurus GKPS Resort Horison Tambun Raya yang ditandatangani oleh ketuanya, Pdt Cerimita Saragih STh, tertanggal 12 Agustus 2023. Dalam surat undangan rapat itu tampak ada tertulis beberapa nama pengurus KSPPM antara lain Lambok L Gaol, Tara Tarigan dan Leorana Sihotang.

Undangan rapat tersebut untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya pada tanggal 27 Juli 2023 lalu, dalam rangka penanganan masalah ekologi dan sosial di Tambun Raya Sipolha. Dalam pertemuan kedua yang akan digelar pada 18 Agustus 2023 mendatang, akan membahas tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat Tambun Raya Sipolha, AD-ART, untuk mempersiapkan langkah-langkah advokasi dan pemberdayaan masyarakat, untuk mempersiapkan surat terbuka kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Komnas HAM.  

Gerakan KSPPM identik dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak yang selalu berupaya melakukan provokasi ditengah masyarakat desa di sekitaran lahan konsesi TPL. Sementara penebangan liar di kawasan hutan tak pernah digubris oleh KSPPM, apalagi Delima Silalahi selaku Direktur Eksekutif KSPPM yang mengaku pejuang lingkungan itu sama sekali tidak memberikan jawaban ketika masyarakat Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, melaporkan penebangan liar disana.

Saat pertemuan antara Delima Silalahi dengan masyarakat Desa Simataniari bertempat di aula Kantor Camat Parlilitan, Selasa (13/6/2023) lalu, ketika itu Saut Tumanggor selaku tokoh masyarakat mengatakan kalau memang ada niat baik KSPPM untuk menjaga kelestarian hutan itu sangat didukung oleh masyarakat Simataniari. Namun demikian kenapa KSPPM tidak menggubris atau sepertinya membiarkan pembalakan liar di hutan Parlilitan yang sudah digunduli ratusan hektar. Mendengar perkataan Saut Tumanggor ini tampak Delima Silalahi hanya diam saja. “Kenapa pula KSPPM selalu saja hadir dan memprovokasi masyarakat  di sekitaran lahan konsesi TPL di Tapanuli ini”, kata Tumanggor saat itu.

Wakil Ketua Aliansi Sipolha Sihaporas, Parsaoran Ambarita, menanggapi surat undangan rapat tersebut kepada beritatoba.com, Rabu (16/8/2023), menegaskan bahwa ASS tetap menolak keras soal tanah adat di Simalungun. Parsaoran juga menolak keras setiap langkah dan gerakan provokasi yang selama ini kerap dilakukan oleh KSPPM dan AMAN Tano Batak di Nagori Sihaporas, Kelurahan Sipolha dan di Nagori Tambun Raya.

“Kedua organisasi ini (KSPPM dan AMAN Tano Batak, red) selalu saja bikin ribut. Tidak hanya di Simalungun, di Kabupaten Toba dan Taput, Humbahas serta kabupaten lainnya selalu ada keributan ketika KSPPM dan AMAN Tano Batak hadir ditengah masyarakat”, Kata Parsaoran.   

Untuk itu Parsaoran Ambarita berharap agar pihak Gereja, dalam hal ini pengurus Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Horison Tambun Raya untuk lebih jeli melihat situasi yang berkembang dari gerakan-gerakan KSPPM di kawasan Danau Toba. “Masyarakat jangan mau dibenturkan yang berakibat perpecahan. Harmonisasi kehidupan bermasyarakat punah seketika seperti yang terjadi di Natumingka Toba, Pohan Jae Taput, Simataniari Humbahas dan di desa saya sendiri”, ungkapnya.

Hingga berita ini di publish, Pdt Cerimita Saragih STh selaku pengundang belum berhasil ditemui atau dihubungi via jaringan seluler oleh media ini untuk dikonfirmasi soal surat undangan rapat tersebut.(SS1)