Rikkot Damanik
Beritatoba.com – Simalungun – Aliansi Sipolha Sihaporas (ASS) mengutarakan rasa kecewanya terhadap sikap Bupati Simalungun yang tidak peduli alias cuek atas persoalan yang terjadi di Kelurahan Sipolha dan Nagori (Desa) Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, terkait perseteruan lahan antara PT Toba Pup Lestari, Tbk (PT TPL) dengan Lamtoras.
Rasa kecewa masyarakat Kelurahan Sipolha dan Nagori Sihaporas ini diutarakan oleh Ketua ASS, Rikkot Damanik, saat dikonfirmasi beritatoba.com, Selasa (24/1/2023). Sikap Bupati Simalungun yang cuek itu dinilai menjadi pemicu sehingga masyarakat Sipolha dan Sihaporas yang tergabung dalam ASS menduduki wilayah yang dipersengketakan di daerah tersebut..
Rikkot Damanik sebagai ketua ASS dan beberapa pengurus serta anngota lainnya mengatakan sangat kecewa terhadap sikap cuek dan acuh tak acuh Bupati Simalungun atas persoalan yang terjadi di Sihaporas. Bupati Simalungun terbukti hingga saat ini tidak menanggapi aksi damai yang dilakukan ASS pada tanggal 19 Oktober tahun 2022 lalu.
Dalam aksi damai ketika itu ASS meminta kepada Pemkab Simalungun, Legeslatif dan Yudikafif agar mengambil langkah preventif atas ulah dari kelompok Lamtoras yang mengaku sebagai masyarakat adat yang berupaya memperoleh pengakuan tanah adat dari pemerintah dengan tujuan untuk merampas wilayah Partuanon Sipolha. “Bahkan Lamtoras dengan cara melawan hukum merekayasa sejarah”, tegas Rikkot.
Rikkot Damanik menyampaikan pada saat aksi damai itu Bupati Simalungun memberi alasan yang tidak jelas dan diwakilkan kepada Asisten I,Sarimuda Purba, yang juga memberi janji palsu kepada perwakilan ASS untuk segera beraudensi namun sampai saat ini janji itu hanya tinggal janji.
Salah satu pemicu perebutan dan penguasaan wilayah Sipolha dan Sihaporas yang dikelolah TPL di Harangan Simaringga adalah bermula ketika Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga berkunjung ke Sipolha dalam sebuah acara pada 8 Januari 2023 lalu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Rikkot Damanik untuk menanyakan kembali atas respon aksi damai untuk penolakan penerapan faham masyarakat adat oleh Lamtoras di Sihaporas, namun bupati hanya diam saja walau jarak bicara antara mereka sangat dekat.
Sikap Bupati Simalungun yang diam seribu bahasa itu menimbulkan rasa kecewa teramat bagi ASS sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun dinilai tidak mampu membuat solusi terhadap persoalan lahan di wilayah Sipolha dan Sihaporas. “Sikap cuek bupati ini menimbulkan inisiatif untuk mengusir Lamtoras dan TPL dengan cara yang sudah dikemas oleh Aliansi Sipolha Sihaporas, dan apapun konsekwensinya kita siap mengahadapinya karena masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada bupati, polisi dan legeslatif”, ungkap Rikkot Damanik.(R1)