Ompung Grace Simanjuntak desak pemerintah usir KSPPM dari desanya.(btc)
Beritatoba.com – Taput – Warga Desa Pohan Jae, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), mendesak pemerintah pusat maupun daerah mengusir KSPPM/AMAN dari desa mereka karena dianggap pembuat keonaran dan pemecah belah masyarakat desa.
Hal ini disampaikan Morlan Simanjuntak bergelar Ompung Grace didampingi Jimmi Simanjuntak, saat dikonfirmasi beritatoba.com di Siborongborong, Jumat (11/6/2021), soal tindak tanduk Kelompok Studi Pengembangan dan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) selama empat tahun terakhir di desanya.
Ompung Grace secara tegas menyatakan bahwa kehadiran KSPPM di desanya hanya untuk memecah belah masyarakat dan membuat keributan. Menurutnya, KSPPM seharusnya mempunyai prinsip untuk menyatukan masyarkat adat, bukan malah memecah belah dan menghasut. “Akibatnya kehidupan bermasyarakat di desa kami porak poranda, hancur lebur karena ulah mereka (KSPPM, red)”, katanya.
Kehadiran KSPPM di Desa Pohan Jae, masih menurut Ompung Grace, hingga saat ini sama sekali tidak berguna bagi masyarakat, tapi KSPPM telah berhasil menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang selama ini terpelihara dengan baik. “Delima Silalahi dan Rocky Pasaribu jangan pernah lagi menghinjakkan kakinya di desa kami, agar desa kami aman dan damai”, tegasnya.
Dikatakannya pula bahwa ia yakin sendi-sendi kehidupan di Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, juga pasti telah porak poranda akibat ulah dari kelompok Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Karena kelompok AMAN dan KSPPM adalah dua kelompok yang tidak berbeda dalam melakukan gerakannya kepada masyarakat desa, apalagi yang masih awam. “Saya kenal seperti apa dan siapa mereka (AMAN dan KSPPM, red) ini. Karena kami sudah empat tahun bergabung bersama mereka, dan tahu persis bagaimana cara mereka bekerja”, ungkap Ompung Grace bernada kecewa yang diamini juga oleh Jimmi Simanjuntak.
Untuk itu Morlan Simanjuntak kembali menyerukan agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah segera membubarkan KSPPM dan AMAN yang hanya membuat keonaran layaknya seperti FPI. Bukan hanya Desa Pohan Jae dan Desa Natumingka yang telah terpecah belah, tapi masih ada lagi beberapa desa se kawasan Danau Toba yang mengalami nasib yang sama. “Kita akan terus berjuang menghempang KSPPM dan AMAN, sampai kedua kelompok ini benar-benar kelak ditolak kehadirannya oleh masyarakat desa, khususnya se kawasan Danau Toba”, imbuh Jimmi.
Ompung Grace dan Jimmi Simanjuntak akan berjuang menghempang KSPPM dan AMAN dari kawasan Danau Toba.(btc)
Diceritakan bahwa KSPPM hadir di Desa Pohan Jae sejak 2016. Sejak itu pula mulai terjadi pergerakan yang tujuannya merebut kawasan hutan atau lahan konsesi TPL dengan cara paksa dan merubah status tanah menjadi tanah adat atau tanah ulayat.
Dalam perjalanannya selama dua tahun, tidak ada satupun hasil yang bisa dinikmati oleh warga sejak kehadiran KSPPM di Pohan Jae. Kemudian pada 2019, bersama dengan KPH IV Balige disarankan agar masyarakat Desa Pohan Jae bekerjasama dengan pihak TPL dengan pola tanam tumpang sari. Saat itu disepakati lahan konsesi TPL bisa dikelola oleh warga seluas 74 Ha dengan membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan jumlah anggota sebanyak 67 KK.
Sejak terbentuknya KTH ini, mulai terjadi perpecahan karena sebagian warga dihasut oleh KSPPM dan menyatakan keluar dari KTH dengan alasan harus tetap sama-sama berjuang dengan KSPPM. Kemudian sebagian warga ini atau sebanyak 28 KK yang keluar dari keanggotaan KTH, membentuk komunitas baru bersama dampingan KSPPM dengan harapan bisa merebut lahan sebelah utara seluas 300 ha.
KTH Pohan Jae tetap giat bekerja di lahan yang tadinya adalah lahan konsesi TPL. Selama dua tahun, mereka menikmati hasil dari panen padi darat dan jagung, dan terakhir panen ketiga tahun ini 2021.
Namun pada Mei 2021, KSPPM bersama masyarakat yang mereka dampingi itu melakukan keributan dengan menyerobot lahan yang telah ditraktor oleh warga yang tergabung dalam KTH. Warga dampingan KSPPM ini seenaknya menyerobot dan menanami bibit tanaman dilahan yang telah ditratktor oleh KTH. Manurut Morlan Simanjuntak, hingga saat ini situasi dan kondisi di Desa Pohan Jae belum kondusif dan terpecah belah. “Selama KSPPM masih hadir di desa kami ini, selama itu pula desa kami tidak akan pernah nyaman dan damai”, keluh Morlan.(R1)